Berita Bisnis

Respon Operator Seluler Terkait Kebijakan Pemungutan Pajak Pulsa Dari Pemerintah

Respon Operator Seluler Terkait Kebijakan Pemungutan Pajak Pulsa Dari Pemerintah

Respon Operator Seluler Terkait Kebijakan Pemungutan Pajak Pulsa Dari Pemerintah

Operator seluler saat ini sedang membahas peraturan yang baru dikeluarkan pemerintah tentang pajak pulsa dan kartu perdana.
Bandar Taruhan
“Kami saat ini masih membahas dan mempelajari peraturan baru yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan RI tersebut secara internal, guna memahami implikasi secara menyeluruh di dalam skema bisnis product dan sarana Telkomsel,” kata Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin, melalui pesan singkat kepada Antara, Sabtu (30/1/2021).

Kementerian Keuangan pada Jumat (29/1) mengumumkan dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucher, kartu perdana dan token listrik menjadi 1 Februari 2021.

Kebijakan itu diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher.

Berkaitan dengan peraturan tersebut, Wakil Presiden Direktur 3 Indonesia, M. Buldansyah tunjukkan sedang mempelajari peraturan tersebut dan mereka dapat ikuti ketentuan pemerintah.

“Kami tetap berusaha supaya sarana memiliki kwalitas kami mampu diperoleh dengan harga terjangkau,” kata Buldansyah, di dalam keterangan tertulis.

Sementara XL Axiata tunjukkan belum mampu memberikan komentar karena saat ini masih mempelajari peraturan tersebut.

Operator seluler tunjukkan sedang berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) untuk peraturan yang baru dikeluarkan Kemenkeu.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua UMUM ATSI, Merza Fachys tunjukkan mereka sedang menyamakan pemahaman tentang peraturan tersebut.

“Kami masih dapat konsisten berkoordinasi dengan seluruh kanal distribusi yang ada,” kata Merza.

Pulsa, kartu perdana dan token listrik sepanjang ini udah dikenakan pajak supaya Kementerian Keuangan tunjukkan tidak tersedia type dan objek pajak baru di dalam hal ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama pada Jumat (29/1) menyatakan pungutan PPN untuk pulsa dan kartu perdana cuma dikenakan hingga ke distributor tingkat II atau server, rantai distribusi setelahnya tidak berlaku. Pengecer hingga kastemer tidak dipungut PPN.

Berkaitan dengan rantai distribusi, Merza menyatakan standing dan ukuran perusahaan berasal dari jenjang operator hingga outlet yang melayani kastemer tidak sama.

Toko pengecer nyaris sepenuhnya merupakan bisnis kecil menengah. Ia khawatir para pengecer dapat terdampak dengan kebijakan ini. (Antara)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *